(foto james yohame)
Pada Selasa, 20 Mei 2025, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH, MH, didampingi
Wakil Bupati Esau Miram, S. IP, Sekretaris Daerah Redison Manurung, S.Pd, M.Si,
dan Dandim 1715, telah mengunjungi Angguruk untuk menyampaikan rencana penarikan
personel keamanan yang masih bertugas di sana pasca-insiden sebulan lalu yang
terjadi pada 20 Maret 2025 lalu. (Jmy) Konferensi pers ini dihadiri oleh Bupati
Yahukimo Didimus Yahuli, SH, MH, Wakil Bupati Esau Miram, SIP, Sekretaris Daerah
Redison Manurung, Dandim 1715 Yahukimo, Kapolres Yahukimo atau mewakili, Danpos
Brimob Yahukimo, serta perwakilan dari Kesatuan Marinir Yahukimo. Dalam
pernyataannya, Bupati Didimus Yahuli mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan
pemerintah dan aparat dalam melewati berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk
insiden di Anggruk dan kawasan pendulangan emas. Ia menyatakan bahwa tepat pada
peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang juga bertepatan dengan HUT ke-64
Injil Masuk GKI di Anggruk dan HUT ke-64 GIDI, Wilayah Yahukimo, pemerintah
resmi menutup penanganan kasus Kamtibmas di Anggruk. "Pada hari ini yang
bersejarah, kami menyatakan bahwa peristiwa di Anggruk untuk proses penanganan
keamanan secara genting, dinyatakan selesai dan ditutup," ujar Bupati Yahuli. Ia
menambahkan bahwa selanjutnya penanganan kasus akan dilanjutkan oleh aparat
penegak hukum. Hasil investigasi dari pemerintah, lembaga HAM, dan gereja
menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut murni merupakan tindak kriminal yang harus
diselesaikan secara hukum. Bupati Yahuli juga menyampaikan apresiasi kepada TNI
dan Polri atas keterlibatan langsung mereka dalam proses penanganan peristiwa
tersebut, serta kepada seluruh elemen masyarakat, gereja, tokoh pemuda, dan
jajaran pemerintah daerah yang telah bersinergi. Sebagai bagian dari pemulihan
situasi, Pemkab Yahukimo juga meminta agar sekitar 40–50 personel marinir yang
saat ini masih berada di Anggruk untuk secara bertahap ditarik kembali ke Dekai.
Menurut Bupati, kondisi geografis dan kepadatan wilayah Anggruk membuat
masyarakat sipil justru lebih rentan terdampak jika situasi keamanan terus
dimiliterisasi. “Kehidupan masyarakat lebih kasihan dari situasi sebelumnya.
Oleh karena itu, kami tarik pasukan marinir dan serahkan proses hukum sepenuhnya
kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan pelaku kriminal,”
pungkasnya.
0 Komentar